SOSIALISASI K3

SOSIALISASI  KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA 

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTANIAN

SURABAYA, 23 - 25 MEI 2012

Gbr.1 Panitia dan Peserta Berfoto bersama dengan Background PUSVETMA Surabaya

Pelaksanaan Sosialisasi Kesehatan dan Keselamatan Kerja di Lingkungan Kementerian Pertanian bertujuan untuk mewujudkan budaya kerja yang sehat dan aman terhadap pekerja, masyarakat dan lingkungan kerja di setiap unit pelaksana kerja Kementerian Pertanian. Singgasana Hotel Surabaya 23 s.d. 25 Mei 2012  telah dilaksanakan Sosialisasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja oleh Balai Pengobatan Pegawai, Biro Organisasi dan Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian. Dalam hal ini Biro Organisasi dan Kepegawaian selaku Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang ada di kementerian Pertanian tak pernah lelah untuk menyampaikan akan arti pentingnya Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Sebagai upaya untuk meningkatkan SDM yang sehat dan peduli akan arti Sehat dan Selamat guna meningkatkan mutu dan kualitas hasil pekerjaan yang lebih efektif dan efisien.

Acara Sosialisasi yang sudah memasuki tahun ke enam ini di buka oleh Drs. Toto Sumanto, M.Si. selaku Kepala Bagian Perencanaan dan Pengembangan Pegawai dan sebagai pimpinan dari Balai Pengobatan Pegawai dimana Kegiatan Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kementerian Pertanian ini berada. Dengan mengundang 30 Peserta dari beberapa UPT (Unit Pelaksana Teknis) yang berada di Jawa dan Sumatera yang memiliki laboratorium resiko tinggi ternyata cukup mendapatkan apresiasi yang cukup tinggi dari UPT yang dapat dilihat dari jumlah peserta yang hadir melebihi dari jumlah yang di undang.

Dalam acara Sosialisasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja juga dilakukan kunjungan ke salah satu UPT Kementerian Pertanian di Surabaya yaitu Pusvetma untuk mengidentifikasi Resiko yang ada di Laboratorium di UPT tersebut. Pusvetma adalah Produsen Vaksin, Antigen dan Antisera untuk Hewan, satu-satunya milik pemerintah, dibawah Kementerian Pertanian, Direktorat Jenderal peternakan & Kesehatan Hewan.

Dalam Kegiatan Sosialisasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Lingkungkungan Kementerian Pertanian ini telah didapatkan beberapa permasalahan di setiap UPT yang hadir dalam melaksanakan program K3 di Kementerian Pertanian. Berdasarkan hasil perumusan masalah pada acara Sosialisasi yang dilaksanakan di Surabaya pada tanggal 23 – 25 Mei 2012, dan secara keseluruhan didapati kendala yang hampir sama di setiap unit kerja yang ada. Berdasarkan hal tersebut maka perlu diambil langkah-langkah antara lain :

1.            Perlunya komitmen dari Pimpinan dalam penanganan dan pelaksanaan program K3;

2.            Perlunya di bentuk Tim dan SMK3 di Kementerian Pertanian;

3.            Sehubungan belum adanya regulasi yang jelas mengenai program K3 di Kementerian Pertanian, perlu dibuat dan disusun regulasi pelaksanaan K3 sesuai peraturan dan ketentuan K3 yang berlaku;

4.            Untuk meningkatkan pemahaman mengenai K3 perlu dilakukan pelatihan dan bimbingan teknis K3 di seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Pertanian;

5.            Untuk mensosialisasikan dan memasyarakatkan K3 perlu disusun Buku Saku, Panduan/Pedoman, leaflet, poster, dan penyebarluasan melalui Website, bulletin, news letter;

6.            Sehubungan dengan adanya potensi bahaya dan resiko akibat kerja  ( Penyakit Akibat Kerja dan Kecelakaan Akibat Kerja ) maka perlu diadakan pemeriksaan kesehatan secara berkala/MCU ( Medical Check Up ) bagi para pelaksana tugas yang beresiko, sesuai dengan faktor paparan yang ada;

7.            Untuk mendekatkan pelayanan kesehatan dan penanggulangan penyakit/ kecelakaan akibat kerja bagi pegawai di unit pelaksana kerja, perlu diadakan Pos P3K/Klinik Kesehatan atau bekerjasama dengan Fasilitas Kesehatan terdekat;

8.            Mengingat pelaksanaan kegiatan pada laboratorium menghasilkan limbah yang berbahaya perlu dilakukan penanganan pembuangan limbah, dan bagi beberapa unit kerja dalam satu wilayah penanganan limbah dapat dilakukan secara terpadu;

9.            Untuk mengetahui efektifitas pelaksanaan K3 pada unit-unit kerja di lingkungan Kementerian Pertanian baik di pusat maupun didaerah, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan berkelanjutan;

10.      Untuk terlaksananya program K3 secara baik dan efektif di lingkungan Kementerian Pertanian , perlu adanya kebijakan dan dukungan anggaran yang memadai.

 Gbr. 2 Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian ( Ir. Winarhadi, MM ) Menyerahkan Tanda Mata kepada Kepala PUSVETMA atas Kerjasama dan Partisipasinya dalam Acara Sosialisasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Lingkungan Kementerian Pertanian

 

Gbr. 3 Suasana Acara Sosialisasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja

 

Sumber : Pada Acara Kegiatan Sosialisasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Lingkungan Kementerian Pertanian di Surabaya, 23-25 Mei 2012

DAFTAR PERATURAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN K3

Daftar Peraturan dan Perundang-undangan serta Pedoman K3 dan Teknik

yang terkait dengan Kegiatan Konstruksi

No	Nomor Peraturan	Tentang
I.  Deklarasi Umum tentang Hak-hak Asasi Manusia PBB
1	Pasal  3
II.    UUD 1945
1	Pasal 27 ayat 2
III.  Undang-undang (UU)
1	UU No.  14/1969	Ketentuan-ketentuan Pokok mengenai Tenaga Kerja
2	UU No.  1/1970	Keselamatan Kerja
3	UU No. 14/1969	Ketentuan-ketentuan Pokok Mengenai tenaga Kerja
4	UU No.  4/1982	Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan hidup
5	UU No. 18/1999	Jasa Konstruksi
5	UU No. 23/1997	Pengelolaan Lingkungan Hidup.
6	UU No. 23/1992	Kesehatan
7	UU No. 21/2003	Pengesahan Konvensi ILO NO. 81 mengenai Pengawasan Ketenaga-kerjaan dalam Industri dan Perdagangan
8	UU th 1930 LN No. 225	Undang-undang Uap (Stoom Ordonnantie)
9	UU th 1933 LN No. 53	Petasan
10	UU th 1931 LN No. 59	Timah Putih
11	UU No. 10/1961	Peredaran Barang dalam Perdagangan
12	UU No. 10/1997	Ketenaganukliran
IV.  Peraturan Pemerintah (PP)
1	PP  Th 1930	Peraturan Uap (Stoom Ordering)
2	PP No.  7 / 1973	Pengawasan atas peredaran, Penyimpanan dan Penggunaan Pestisida.
3	PP No. 19 / 1973	Pengaturan dan Pengawasan K3 di bidang Pertambangan
4	PP No. 11 / 1979	K3 pada Pemurnian dan Pengolahan Minyak dan Gas Bumi
5	PP No. 19 / 1994	Pengelolaan Limbah Bahan Beracun dan Berbahaya
6	PP No. 14 / 1993	Program Jamsostek
7	PP No. 18 / 1999	Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun (B3)
8	PP No. 20 / 1990	Pengendalian Pencemaran Air
9	PP No. 27 / 1999	Analisis Dampak Lingkungan
10	PP No. 19 / 1999	Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut
11	PP No. 41 / 1999	Pengendalian Pencemaran Udara
12	PP No. 74 /  2001	Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun
13	PP No. 63 / 2000	Keselamatan dan Kesehatan terhadap Pemanfaatan Radiasi Pengion
14	Stbl 1949 No 337	Ordonansi Bahan Berbahaya
15	PP No. 28 / 2000	Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi
16	PP No. 29 / 2000	Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
V.  Keputusan Presiden (Keppres)
1	Keppres No. 22/1993	Penyakit akibat Kerja.
2	Keppres No. 2 / 2002	Pelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan
3	Keppres No. 51/1989	Perubahan Keputusan Presiden No 28/1988 tentang besarnya Jaminan Kecelakaan Kerja dan jaminan Kematian Asuransi Sosial Tenaga Kerja
4	Keppres No. 83/1998	Pengesahan Konvensi ILO No. 87 mengenai Kebebasan Beserikat dan Perlindungan Hak untuk Berorganisasi
VI   Peraturan Menteri (Permen)
1	Permenaker No. 02/1970	Pembentukan Panitia Pembina K3 (P2K3).
2	Permenaker No. 01/1976	Wajib Latihan bagi Dokter Perusahaan
3	Permenaker No. 03/1978	Penunjukan, Wewenang dan Kewajiban Pegawai Pengawas K3 dan Ahli K3.
4	Permenaker No. 01/1978	K3 dalam Penerbangan dan Pengangkutan Kayu
5	Permenaker No. 03/1978	Penunjukan dan Wewenang serta Kewajiban Pegawai
6	Permenaker No. 05/1978	Syarat-syarat K3 pada pemakaian lift listrik untuk orang dan barang..
7	Permenaker No. 05/1978	K3 pada konstruksi Bangunan
8	Permenaker No. 01/1979	Wajib Latihan Hyperkes bagi Paramedis Perusahaan
9	Permenaker No. 01/1980	K3 Pada Konstruksi Bangunan
10	Permenaker No. 02/1980	Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja dalam  Penyelenggaraan K3
11	Permenaker No. 04/1980	Syarat-syarat Pemasangan dan Pemeluharaan Alat Pemadan Api Ringan.
12	Permenaker No. 01/1981	Kewajiban Melapor Penyakit Akibat Kerja
13	Permenaker No. 01/1982	Bejana Bertekanan
14	Permenaker No. 02/1982	Kualifikasi Juru Las
15	Permenaker No. 03/1982	Pelayanan Kesehatan Tenaga Kerja
16	Permenaker No. 02/1983	Instalasi Alarm Kebakaran Otomatik
17	Permenaker No..03/1985	K3 dalam Penggunaan Bahan Asbes
18	Permenaker No. 03/1984	Pengawasan Ketenagakerjaan Terpadu
	Permenaker No. 03/1985	K3 Pemakaian Asbes di Tempat Kerja
19	Permenaker No. 04/1985	K3 Pesawat Tenaga dan Produksi
20	Permenaker No. 05/1985	K3 Pesawat Angkat dan Angkut.
21	Permenaker No. 02/1986	Biaya Pemeriksaan dan Pengawasan K3 di Perusahaan
22	Permenaker No. 03/1986	K3 pada Penyimpanan dan Pemakaian Pestisida
23	Permenaker No. 04/1987	Tata cara Pembentukan P2K3 dan Penunjukan Ahli K3
24	Permenaker No. 01/1988	Kwalifikasi dan Syarat-syatrat Operator Pesawat Uap
25	Permenaker No. 02/1988	Biaya Pemeriksaan dan Pengawasan K3 di Perusahaan
26	Permenaker No. 04/1988	Berlakunya SNI-225-1987 mengenai PUIL 1987 di Tempat Kerja
27	Permenaker No. 01/1989	Kwalifikasi dan Syarat-syarat Operator Keran Angkat.
28	Permenaker No. 02/1989	Pengawasan Instalasi Penyalur Petir
29	Permenaker No. 01/1992	Syarat-syarat K3 Pesawat Karbid
30	Permenaker No. 02/1992	Tata Cara Penunjukan, Kewajiban dan Wewenang Ahli K3
31	Permenaker No. 04/1995	Perusahaan Jasa K3
32	Permenaker No. 05/1996	Sistem Manajemen K3 (SMK3)
33	Permenkes No. 453/ Menkes/ Per/XI/1983	Bahan Berbahaya
34	Permen PU No. 67/1993	Panitia Tata Pengaturan Air Propinsi Daerah Tingkat I
35	Permenaker No. 01/1998	Penyelenggaraan Pemeliharaan Kesehatan bagi Tenaga Kerja dengan Manfaat Lebih Baik dari Paket Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Dasar Jamsostek
36	Permenaker No. 03/1998	Tata Cara Pelaporan dan Pemeriksaan Kecelakaan
37	Permenaker No. 04/1998	Pengangkatan, Pemberhentian dan Tata Kerja Dokter Penasehat
38	Permenaker No. 03/1999	Syarat-syarat K3 Lift untuk Pengangkutan Orang dan Barang
VII. Keputusan/Instruksi Menteri & Keputusan Bersama Menteri
1	Kepmenaker No.1135/ 1987	Bendera K3
2	Kepmenaker No.333/1989	Diagnosis dan Pelaporan Penyakit Akibat Kerja
3	Kepmenaker No.612/1989	Penyediaan Data Bahan Berbahaya terhadap K3
4	Kepmenaker No.245/1990	Hari K3 Nasional
5	Kepmenaker No.62A/1992	Pedoman Diagnose dan Evaluasi Cacat Karena Kecelakaan / Penyakit akibat Kerja
6	Instruksi Menaker No 11/M/BW /1997	Pengawasan Khusus K3 Penanggulangan Kebakaran
7	Kepmenaker No. 19/M/BW/1997	Pelaksanaan Audit SMK3
8	Kepmenaker No. 103/MEN/1997	Penunjukan PT Sucofindo Sebagai Audit SMK3
9	Kepmenaker No 61/1999	Nilai Ambang Batas Faktor Fisika di Tempat Kerja
10	Kepmenaker No 186/1999	Unit Penanggulangan Kebakaran di tempat kerja
11	Kepmenaker No 187/1999	Pengendalian Bahan Kimia Berbahaya di Tempat Kerja
12	Kepmen PU No 10/KPTS/ 2000	Ketentuan Teknis terhadap Bahaya Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan
13	Kepmen PU No. 11/KPTS/ 2000	Ketentuan Teknis Manajemen Penanggulangan Kebakaran di Perkotaan
14	Keputusan Bersama Menaker dan Men PU No Kep/ 174/ MEN/1986	Keselamatan Kerja pada Kegiatan Konstruksi.
15	Keputusan Menhankam No SKEP/198/MTT/1984	Perijinan Bahan Peledak
16	SK Men LH 127 / 2002	PROPER
17	SK Men LH 122 th 2004	Baku Mutu Limbah Cair (Pupuk)
18	Keputusan Bersama Men PU dan Mentamben No. O4 / 1991 dan 76/ 1991	Penggunaan Air dan/atau Sumber Air Untuk Kegiatan Usaha Pertambangan Termasuk Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi Dan Pengusahaan Sumber Air
19	Kepmentan No. 764/1998	Pendaftaran Dan Pemberian Izin Sementara Pestisida
	Keputusan Menteri Tega Kerja No. Kep. 168/Men/2000
VIII.  Surat Edaran Menteri
1	SE Menaker No 01/1978	Nilai Ambang Batas (NAB) Kebisingan dan iklim kerja
2	SE Menaker No 02/1978	NAB Bahan Kimia
3	SE Menaker No 01/1979	Penyediaan Ruangan untuk Makan dan Kantin bagi Tenaga Kerja
4	SE Menakertrans No SE 117/ /MEN/PPK-PKK/III/2005	Pemeriksaan Menyeluruh Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Pusat Perbelanjaan, Gedung Bertingkat dan Tempat-tempat Publik lainnya
IX. Keputusan Direktur Jendral Binawas Depnaker
1	Kep Dirjen Binawas No. Kep-407BW/1999	Persyaratan, Penunjukan, Hak dan Kewajiban Teknisi Lift
2	Kep Dirjen Binawas No. Kep.84/BW/1998	Cara Pengisian Formulir Laporan dan Analisis Statistik Kecelakaan
X.   Peraturan dan Standar Teknik Terkait Konstruksi di Indonesia
1	Peraturan Umum Instalasi Listrik (PUIL)
2	Peraturan Konstruksi Kayu Indonesia
3	Peraturan Muatan Indonesia
4	Peraturan Beton Bertulang Indonesia
5	Peraturan Perencanaan Bangunan Baja Indonesia
6	Tata Cara Perhitungan Struktur Beton untuk Bangunan Gedung Indonesia
7	Pedoman Perencanaan Pembebanan Jembatan Jalan Raya
XI.  Pedoman dan Standar /Siatem Manajemen K3
1	SMK3 Permenaker No 5 / 1996	Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)
2	OHSAS 18001:1999 British Standard, 1999	Occupational Health and Safety Assessement Series 18001:1999
3	OHSAS 18002: 2000 British Standard, 2002	Guidelines for the implementation of OHSAS 18001:1999
4	Guidelines on OSHMS ILO, June 2001	The Guidelines on Occupational Safety and Health Management System. ILO-OSH 2001
5	COHSMS Japan Construction Safety and Health Association (JCSHA), 2002	The Construction Occupational Health and Safety Management System (COHSMS) Guidelines &  COHSMS External System Evaluation By Japan Construction Safety and Health Association (JCSHA),
6	ISRS-7 Det Norske Veritas (DNV)	International Safety Rating System (ISRS)-7

Keputusan Kepala Bapedal No. 205 Tahun 1996 Tentang : Pedoman Teknis Pengendalian Pencemaran

Udara Sumber Tidak Bergerak

Kep. Meneg. LH No: 86/2002, Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup

Permeneg. LH No. 11/2006, Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup

Peraturan Menaker No. PER 03/MEN/ 1985 tentang keselamatan dan Kesehatan Kerja Pemakaian Asbes dan Surat Edaran Menaker No SE-01/MEN/1997 tentang Nilai Ambang Batas faktor Kimia Udara di Lingkungan Kerja